Aceh Selatan, Habanusa — Pemerintahan baru Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H. Mirwan MS dan Wakil Bupati Baital Mukadis tengah menghadapi tekanan berat. Belum genap dua bulan sejak dilantik, pasangan yang dikenal dengan sebutan MANIS itu harus berjibaku dengan tumpukan persoalan warisan dari pemerintahan sebelumnya, salah satunya defisit anggaran yang mencengangkan, Sabtu 12/04/2025.
Pada tahun 2023, Aceh Selatan tercatat mengalami defisit keuangan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Situasi ini memicu berbagai ketimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terganggunya pembayaran honor tenaga kontrak, program pembangunan yang terhambat, serta meningkatnya tekanan sosial di kalangan ASN dan masyarakat.
Salah satu langkah awal yang diambil pemerintah saat ini adalah membatalkan rencana pemotongan honor tenaga kontrak sebesar 70 persen. Meskipun rencana tersebut awalnya digagas sebagai bagian dari efisiensi, namun penolakannya begitu luas. Keputusan pembatalan itu pun menjadi jalan tengah untuk menjaga stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Ini bukan masalah yang muncul tiba-tiba. Akar masalahnya sudah sejak tahun lalu, dan sekarang Pemerintahan MANIS harus jadi pemadam kebakaran,” ujar Azwar” yang sekarang menjabat sebagai ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan.
Menurut Azwar, pembatalan pemotongan honor hanyalah satu dari sekian langkah penyelamatan. Yang paling mendesak, menurutnya, adalah reformasi birokrasi yang menyeluruh. “Bupati tidak bisa kerja sendiri. Perlu segera dilakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang selama ini duduk di posisi strategis. Jangan sampai orang-orang yang tidak loyal terhadap perubahan malah menghambat visi Aceh Selatan Maju, Produktif, dan Madani,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal mutasi atau rotasi jabatan, tetapi menyangkut perubahan cara berpikir dan budaya kerja aparatur. “Ini momentum. Kalau tidak dibersihkan sekarang, lima tahun ke depan hanya akan dihabiskan untuk memadamkan sisa-sisa api dari masa lalu,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diharapkan bisa merangkul seluruh komponen—mulai dari legislatif, kalangan akademik, dunia usaha, hingga masyarakat sipil—untuk bersatu menghadapi tantangan besar ini.
“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah solidaritas, konsentrasi penuh, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas,” pungkas Azwar.
Di tengah tekanan fiskal dan ekspektasi publik yang tinggi, Bupati dan Wakil Bupati MANIS kini berada di persimpangan penting: antara sekadar melanjutkan pola lama atau menjadi motor penggerak perubahan. Jawaban atas tantangan tersebut akan menjadi penentu arah masa depan Aceh Selatan lima tahun ke depan.
