Habanusa, Aceh selatan – Kabupaten Aceh Selatan menghadapi tantangan fiskal serius menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024. Pemerintah kabupaten mencatat defisit riil sebesar Rp.267,36 miliar, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.124,5 miliar.
Selain itu, beban utang belanja juga mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp.184,2 miliar. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan sekitar 50,36 persen dibanding tahun 2023. Sementara itu, sisa kas daerah (SILPA) hanya menyisakan Rp.4,4 miliar, jauh dari mencukupi untuk menutup utang non-BLUD sebesar Rp.139,4 miliar. Bahkan dana earmarked senilai Rp.132,3 miliar yang seharusnya digunakan untuk belanja spesifik, telah ikut terpakai untuk pos lain.
Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos bersama Wakil Bupati H. Baital Mukadis, SE yang baru menjabat sejak 17 Februari 2025, menyatakan bahwa pemerintahan mereka tidak dimulai dari nol, melainkan dari titik minus akibat warisan fiskal masa lalu.
“Kondisi fiskal ini memang berat, namun kami percaya setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya,” ujar Bupati Mirwan.
Untuk mengatasi krisis keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyusun roadmap penyelamatan fiskal daerah yang mencakup: Restrukturisasi utang jangka pendek: Rasionalisasi belanja untuk mengutamakan kebutuhan prioritas; Perbaikan sistem perencanaan dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Penguatan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menurut relawan sosial kemanusiaan Aceh Selatan, M. Rizal Fandi, S.Pd.I, krisis fiskal ini harus ditangani sebagai tanggung jawab bersama.
“Tidak mungkin hanya Bupati dan Wakil Bupati yang memikul beban ini. Perlu keterlibatan semua pihak, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, aparatur gampong, pelaku usaha, hingga akademisi,” ujar Rizal Fandi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam kegaduhan politik dan saling menyalahkan. “Kita perlu membuktikan bahwa Aceh Selatan mampu bangkit bersama,” tambahnya.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Pemerintah Aceh Selatan tetap menjalankan sejumlah program prioritas. Program 100 hari kerja telah berhasil diluncurkan secara bertahap sebagai bentuk komitmen pemulihan.
“Alhamdulillah, walau dalam kondisi sulit, program-program awal tetap bisa dijalankan dengan semangat kebersamaan. Ini menjadi sinyal awal bahwa Aceh Selatan perlahan bangkit,” kata Bupati Mirwan.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten juga melakukan upaya komunikasi intensif ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjemput program-program pembangunan demi mempercepat pemulihan.
Di sisi lain, tantangan semakin bertambah di tahun 2025 seiring adanya kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dampaknya, anggaran Aceh Selatan kembali terpangkas sebesar Rp104 miliar.
“Di tengah badai fiskal ini, kita hanya punya dua pilihan: menyerah atau bertahan bersama. Pemerintah sudah mengambil langkah awal, kini saatnya semua elemen masyarakat ikut menjaga, mengawasi, dan mendukung,” pungkas Rizal Fandi.
